Hak Publik yang Direnggut



Luviana (kedua kanan) dan Ucu Agustin (kanan) di Goethe Haus Institut, Jakarta, Selasa (26/2)

Luviana, seorang reporter Metro TV, suaranya terdengar lirih tersendat saat berbicara di hadapan Surya Paloh.  Airmatanya perlahan meleleh di pipi. Perempuan itu tengah mengadukan perlakuan manajemen stasiun televisi berita pertama di Indonesia itu yang tidak adil terhadap pekerja seperti dirinya. Luviana dijobles-kan lantaran memperjuangkan kesejahteraan ia dan kawan-kawannya serta niatnya membuat serikat pekerja independen di lingkungan tempat kerjanya.

Jawaban Surya Paloh sungguh mencemaskan. Pria brewokan yang lantang melontarkan jargon politik ‘Restorasi Indonesia’ itu dengan laga suara kebapakan mengatakan bahwa Luviana tidak bisa memaksa membuat organisasi serikat pekerja di lingkungan karyawan Metro TV. “Sekarang kalau kamu betul ingin dipekerjakan kembali, kamu mau bekerja kembali di mana? Saya bisa merekomendasikan kamu bekerja di stasiun televisi mana yang kamu mau, ” kata Surya Paloh, terlihat gusar. Tawaran bos Metro TV itu bukan saja terkesan (pura-pura?) tidak memahami persoalan, tapi juga terdengar otoriter.

Bisa ditebak, Luviana menolak tawaran Surya Paloh. Karena itu memang bukan tujuan Luviana, yang dibantu tim Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bertemu Surya Paloh di kantor sekretariat Partai Nasional Demokrat, setelah usahanya mencari keadilan di kantor Metro TV menemui jalan buntu.

Di sisi lain kita menemukan Heri Suwandi, korban Lumpur Lapindo, yang melakukan aksi jalan kaki dari Sidoarjo, Jawa Timur, menuju Istana Presiden di Jakarta guna mengadukan nasib ia dan kawan-kawannya yang tidak jelas sejak bencana semburan Lumpur Lapindo. Metro TV menyorot habis-habisan aksi Heri Suwandi berjalan kaki menuju istana. Lengkap dengan wawancara di beberapa titik Heri Suwandi berhenti untuk beristirahat. Tentu saja Heri Suwandi meladeni wawancara dengan bersemangat. Usai diterima Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung di gedung dewan, Heri Suwandi kembali meladeni wawancara reporter Metro TV yang terlihat getol menjadikan Heri Suwandi narasumber yang seksi.    

Sikap Heri Suwandi berbalik drastis ketika hendak diwawancara reporter dari TV One. Dengan tegas warga Sidoarjo itu mengusir reporter TV One. “Saya tidak suka berita kamu, pergi sana,” katanya. Heri Suwandi merasa sangat tersinggung dengan berita yang disiarkan TV One yang menyatakan dirinya bukan warga Sidoarjo, melainkan warga Kediri yang memanfaatkan kasus Lumpur Lapindo hanya untuk mencari sensasi belaka.

Film dokumenter “Di Balik Frekuensi” besutan Ucu Agustin secara tekun dan detil mengikuti perjalanan kedua orang yang menjadi tokoh filmnya ini, diselingi gambar-gambar aktivitas politik bos Lapindo Brantas sekaligus pemiliki TV One Abu Rizal Bakri dan pemilik Metro TV Surya Paloh. Gambar-gambar yang ditampilkan Ucu kadang penuh humor pahit. Lihatlah ketika Heri Suwandi memaki-maki poster Abu Rizal Bakri yang tampak klimis dan tersenyum ramah sekali di sebuah persimpangan jalan. Atau saat Heri Suwandi melintas di satu pasar di daerah Indramayu, Jawa Barat. Masyarakat yang bersimpati (tukang ojek dan orang lewat) memberi sumbangan kepada Heri Suwandi terlihat bersemangat ingin disorot kamera.

Sekurangnya ada dua hal yang segera mencuat dari film ini, yakni pertama perihal konglomerasi media dan persaingan politik dan bisnis kedua pemiliki stasiun televisi berita (:TV One dan Metro TV) yang bermuara pada pencaplokan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan obyektif.  Kedua kepongahan pemilik modal terhadap pekerja dan korban bencana akibat aktivitas bisnis raksasa.   

Persoalan konglomerasi media, kita tahu, sangat mengancam demokrasi. Prinsip-prinsip jurnalistik untuk menyiarkan peristiwa-peristiwa penting yang dibutuhkan publik, ketika ditampilkan dalam pemberitaan di media-media yang dikuasai konglomerasi, mengalami distorsi yang nyaris tak terkendali. 

Tengoklah, kedua stasiun televisi yang disorot film dokumenter ini, secara bertubi-tubi menyiarkan berita yang isinya saling menyerang satu sama lain. Kepentingan publik mendapatkan informasi penting yang jujur dan obyektif kabur ditelan jargon-jargon politik kedua pemilik stasiun televisi yang menjengkelkan. Padahal, frekuensi di udara yang menjadi sarana stasiun televisi menyiarkan informasi merupakan milik publik. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pasal 33 ayat 3 bahwa seluruh sumber daya alam, termasuk udara, dikuasai  negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.      

Konglomerasi media juga mengancam akal sehat. Karena kemampuan media dalam menciptakan opini dan kesadaran kolektif masyarakat bisa digiring sesuai kepentingan pemilik modal.

Saat pemutaran di Pusat Kebudayaan Jerman Goethe Haus Institut, Selasa pekan lalu, Ucu Agustin menceritakan, “Di Balik Frekuensi” semula diniatkan untuk menyorot cara kerja media memproduksi berita. Pilihan Ucu mengubah film ini untuk menyorot praktik konglomerasi media serta persaingan tidak sehat kedua pemilik stasiun televisi, seperti yang saya nikmati malam itu, saya kira merupakan pilihan sangat cerdas dan bijak. Karena semakin membuka mata saya dan masyarakat tentang betapa selama ini kita disuguhi berita-berita yang bukan hanya tidak penting tapi juga menyesatkan.

Simaklah ketika Heri Suwandi tiba-tiba muncul dan diwawancarai dalam program Halo Indonesia TV One. Dengan penuh penyesalan serta dilengkapi acara mencucurkan air mata Heri Suwandi meminta maaf kepada Abu Rizal Bakri atas aksinya yang dikatakan Heri Suwandi sebagai aksi sia-sia dan dirinya hanya diperalat pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Demikian pula pemberitaan di Metro TV yang penuh rekayasa, di mana tokoh-tokoh yang jadi narasumber ditentukan secara sistematis dengan pertimbangan politik dan bisnis.

Masih terkait terancamnya demokrasi dan kepentingan publik, film ini juga mengingatkan kita betapa ribuan media massa (koran, portal, radio, televisi) yang berkembang dan bertanggung jawab menciptakan opini publik di republik ini dimiliki oleh segelintir orang, yakni para pemilik modal!     

Comments