Marah Rusli Menolak Polygini



Model Bella Anjani

Saya mempunyai sejumlah teman orang Minang. Dua di antaranya bahkan cukup dekat. Keduanya perantau: yang seorang kini berkarir di Pekanbaru setelah bertahun-tahun melanglang buana di kota-kota di Indonesia hingga ke sejumlah negara Asia Tenggara; yang lain menetap bersama keluarganya di Depok.  

Kawan yang pertama bercerita, kepergiannya merantau tak lama setelah lulus SMA.  Seorang diri tanpa kenalan dan tujuan yang pasti ia datang ke Jakarta dengan bekal seadanya. Terlunta dan kelaparan selama beberapa hari di terminal Rawamangun sebelum akhirnya dengan sisa uang yang dibawanya dari kampung hasil upah mengajar ngaji ia naik bus ke Yogyakarta. Drama perjuangannya di tanah rantau dipenuhi kepedihan di samping tentu saja kegembiraan-kegembiraan kecil yang disebutnya mendewasakan kepribadiannya.   

Orang Minang memang tersohor sebagai masyarakat perantau yang pandai berdagang. Apabila pada tingkat dunia kita mengenal bangsa Cina sebagai bangsa perantau yang sukses di berbagai penjuru bumi, maka orang Minang adalah Cina-nya Indonesia. Tengoklah, hampir di seluruh daerah di Indonesia kau akan bertemu orang Minang, mereka biasanya membuka warung padang. Bahkan ekspansi warung padang mulai menyebar di kota-kota negara Asia Tenggara, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, dan Singapura. Warung padang juga bisa ditemukan di London dan New York.  Sedangkan di Jakarta, hampir tidak ada pojok yang kautemui  tanpa warung padang. Kalau kau ke Pasar Tanah Abang atau Cipulir misalnya, percakapan menggunakan bahasa Minang semudah kau dengar percakapan dalam bahasa Jakarta.   

Pendeknya orang Minang adalah perantau dan pedagang ulung. Namun tak satupun kawan Minang saya pandai berdagang—setidaknya mereka tidak menggeluti profesi pedagang— termasuk dua kawan yang paling dekat itu. Saya teringat dua kawan Minang itu ketika saya membaca novel “Memang Jodoh” Marah Rusli.  Novel terakhir penulis yang pernah menancapkan tonggak kebudayaan Indonesia melalui roman Sitti Nurbaya (1922).

Novel yang menggugat dan mengkritik keras adat kebudayaan masyarakat Minang dalam hal pernikahan. Hamli menolak keras dijadikan “benda” yang bisa dijual oleh keluarga besarnya demi mendapatkan uang jemputan dengan dalih memuliakan adat orang Minang. Dalam masyarakat Minang, lelaki bangsawan diperebutkan ibu-ibu untuk dijodohkan dengan anak mereka. Tak segan mereka mengeluarkan uang jemputan yang begitu besar asal pinangannya diterima , tak peduli hanya dijadikan istri kesekian sekalipun.

Karena bagi orang Minang mendapatkan menantu bangsawan adalah kehormatan yang berdampak pada naiknya status dan perolehan finansial. Siapa yang tidak ingin? Semua kebutuhan pernikahan keluarga perempuan yang menanggung. Bahkan setelah pasangan pengantin melahirkan keturunan, suami tidak dibebani tanggung jawab menafkahi anaknya. Apabila lelaki bangsawan tidak berlaku sebagaimana adat, maka ia akan dibuang, diasingkan, dan dikeluarkannya dari keluarga besarnya dan komunitas masyarakat adat Minang secara luas sebagai hukuman. Inilah yang dialami Hamli tatkala ia tetap tegas menikahi perempuan Sunda, Din Wati, dan menolak beristri banyak. Bagi Hamli adat Minang menyangkut pernikahan tidak memuliakan martabat laki-laki dan ketinggalan zaman. Maka Hamli berupaya mendobrak guna menyelamatkan lelaki Minang pergi meninggalkan tanah leluhurnya. Orang Melayu mati karena adatnya, kecam Hamli.  Pendobrakan Hamli bagi saya merupakan penanda yang mengiris tradisionalitas dengan modernitas.

.. Kalau laki-laki boleh beristri banyak, perempuan pun harus diizinkan pula bersuami banyak. (hal.354).

Feminis
Apakah kesadaran Hamli menolak beristri banyak didasari kesadaran kesetaraan gender seperti yang digemborkan kaum feminis belakangan ini? Rasanya tidak. Masa itu Ide-ide feminis belum familiar di kalangan intelektual Indonesia. Melalui dialog Hamli yang saya kutip di bawah ini kita mungkin akan tahu jawabannya.

“Menurut pendapat saya, dalam satu keluarga, laki-laki itulah yang bertanggng jawab atas anak dan istrinya, karena menurut bangun tubuhnya, dialah pihak yang melindungi, sedangkan anak dan istrinya, menurut keadaanya, memanglah pihak yang harus dilindungi. Jadi, bukan istrinya yang harus memelihara suaminya dan bukan pula orang lain yang harus memelihara anaknya,”. (hal.355)

Seorang laki-laki atau suami, bagi Hamli, tampaknya tetap sebagai pusat. Yakni pihak yang bertanggung jawab atas perempuan yang menjadi istrinya. Artinya, artinya tindakan dan keputusan seorang istri tetap berada dalam kendali suami. Begitulah. Hamli memilih dibuang dari masyarakat adat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama bangsawan Sunda. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti tugas Hamli sebagai semacam penyuluh pertanian. Bandung, Semarang, Surabaya, Blitar, Sumbawa, Medan, hingga berakhir di Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat.  

Namun sepanjang pernikahannya dengan Din Wati, rongrongan dari keluarga dan masyarakat adat Minang terus datang. Masyarakat adat Minang tetap ngotot Hamli harus menikahi  perempuan Minang sebagai balas budi kepada bangsanya, dengan cara mempermadu istrinya sekali pun. Untuk memaksakan kehendaknya bahkan mereka menggunakan guna-guna. Wah...              
Novel ini seperti menggelar segala keburukan adat dan masyarakat Minang.  Etos mereka dalam dunia perniagaan hampir tak singgung. Juga kontribusi mereka di ranah politik. Kita pun seakan lupa bahwa cendekiawan seperti Mohammad Hatta, Sahrir, dan Tan Malaka berasal dari sana.

Comments