Kabar Buruk dari Cirebon


Ilustrasi karya Afriyansyah, sumber kfk.kompas.com

Beberapa minggu yang lalu saya menerima pesan singkat dari kawan lama saya, seorang penyair dan aktivis kebudayaan di Cirebon. Pesan singkat itu mengabarkan bahwa terdakwa pelaku penjarahan, perusakan, dan pembongkaran gedung Dewan Kesenian Cirebon (DKC) hanya divonis 5 tahun penjara. Membaca pesan tersebut saya terhenyak marah dan sedih, namun jujur saja saya tak tahu harus membalas dengan kalimat seperti apa. Nalar saya buntu, dan itu yang membuat saya kehabisan kata-kata untuk meresponsnya.
Ketika saya ceritakan pesan singkat tersebut kepada kawan saya yang lain di Cirebon, jawaban dia bikin saya makin sedih dan tak habis pikir. Dia bilang, tidak perlu heran, kejadian serupa itu tidak hanya menimpa dunia kesenian, tapi hampir di semua lini kehidupan rakyat, Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Cirebon tidak peduli.
Apa yang dikatakan kawan saya benar belaka. Pemkot dan Pemda Cirebon seperti tidak pernah hadir bagi rakyat hampir di semua bidang. Pasar-pasar rakyat dikelola seadanya. Begitu pula terminal bus, pelabuhan, sejak saya kecil hingga sekarang tak mengalami perubahan berarti. Tidak ada upaya serius menata infrastruktur dan mengelolanya secara cerdas. Rakyat seolah tidak punya hak menikmati kenyamanan. Alih-alih menata terminal dan pelabuhan dengan konsep go green, bangunan-bangunan terminal dan pelabuhan berdiri seperti tanpa konsep yang jelas kecuali sekadar dibangun.    
Dan saya rasa hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Cirebon. Ia hanya cermin dari kota-kota lain di Indonesia. Makin lama makin semrawut, makin tidak ramah bagi pejalan kaki. Hotel-hotel, mal dan restoran memang tumbuh di mana-mana, tapi berbarengan dengan itu keseimbangan lingkungan terabaikan.
Demikian pula kejadian hukum yang tidak memihak kepentingan rakyat di Cirebon. Vonis hakim atas pelaku penjarahan dan perusakan gedung DKC, contoh nyata bagaimana pemerintah tidak pernah memihak kepada kepentingan rakyatnya. Saya bertanya apa sebenarnya tengah terjadi dengan dunia hukum di Cirebon? Bagaimana nalar hukum jaksa penuntut umum? Apakah pantas, pelaku kejahatan penjarahan, perusakan, dan pembongkaran sepihak fasilitas publik yang dibangun dan dibiayai negara dari uang rakyat hanya divonis 5 bulan penjara? Bagaimana Jaksa hanya mengenakan pasal perusakan kepada terdakwa? Padahal yang dilakukan adalah jelas-jelas menjarah dan membongkar secara sepihak gedung Dewan Kesenian, fasilitas rakyat untuk berkesenian yang dibangun dengan uang rakyat.
Nampaknya jelas, dekadensi moral tengah merundung pemerintah Cirebon dalam hal ini lembaga pengadilan dan sistem peradilan di Cirebon.  Sebuah dekadensi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan yang beradab. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar beberapa waktu setelah kejadian penjarahan, perusakan dan pembongkaran sepihak atas gedung Dewan Kesenian Cirebon memang bersuara keras. Dia mengecam pelaku kejahatan tersebut, namun itu jadi terkesan basa basi belaka karena tidak ada tindakan yang jelas dan tegas kepada pemerintah Cirebon yang melakukan pembiaran. 
Vonis yang sangat timpang tersebut telah menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus perusakan serupa di masa yang akan datang. Bahkan vonis tersebut seperti ‘menyuruh’ siapa pun untuk boleh melakukan penjarahan dan perusakan terhadap gedung atau apa pun yang tidak disukainya. Toh kau hanya akan penjara 5 bulan. Tidakkah ini bencana bagi kita semua? Tapi untuk siapakah pertanyaan ini saya ajukan?
Ketika pemerintah tidak peduli, dan rakyat kebanyakan tak mungkin sempat menjawab lantaran mereka selalu dikepung oleh persoalan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang makin menghimpit, pertanyaan itu tentu saja harus diajukan kepada para intelektual, aktivis, seniman, dan kaum terpelajar yang paham dan sadar pentingnya penegakan hukum yang adil demi kelangsungan hidup yang beradab.
Namun, kenyatanan yang sangat menyedihkan, vonis ringan terdakwa penjarahan, perusakan, dan pembongkaran tersebut tidak mendapatkan protes kecuali dari beberapa gelintir seniman Cirebon! Ke manakah para intelektual, aktivis, dan kaum terpelajar Cirebon?   Apakah ini sebuah pertanda matinya nurani masyarakat Cirebon? Sehingga kejadian yang sangat mengoyak rasa keadilan dan membahayakan bagi masa depan kebudayaan dan peradaban dipandang biasa saja dan tidak menggerakkan mereka melakukan apa pun?     

Comments